BANJARMASIN– Penyebab kenaikan harga sembako adalah kurs rupiah terhadap dolar AS dan Perang Israel-AS vs Iran. Dua faktor ini memang paling berpengaruh belakangan ini dalam menentukan harga yang tentunya merepotkan masyarakat.
Mengenai dua faktor tersebut, Ustadz Dr Ir Syahrial Shaddiq MEng MM MSi, Dosen FEB ULM, bahwa 70 persen impor bahan pangan dan energi Indonesia pakai USD atau dolar AS yaitu gula, kedelai, gandum, minyak goreng, BBM.
“Kalau dolar menguat ke Rp16.500-17.000, harga pokok impor otomatis naik. Importir tidak bisa jual rugi, akhirnya harga eceran naik. Ini penyebab paling langsung dan dirasakan semua daerah,” katanya.
Kemudian perang di Timur Tengah, Iran adalah produsen minyak besar dan Selat Hormuz dilalui 20 persen minyak dunia. Kalau tensi naik, harga minyak dunia melonjak. Korelasinya ongkos angkut dan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi naik sehingga biaya distribusi sembako ikut naik. Efeknya tidak secepat kurs dolar, tapi dampaknya lebih luas dan lama.
“Dampak ke ekonomi makro Kalsel adalah Kalsel itu provinsi defisit pangan untuk beras, gula, kedelai,” jelas Ketua MES Banjarbaru tersebut.
Jadi tiga dampak utama, Inflasi naik yaitu komponen bahan makanan bobotnya 20 persen di indeks harga konsumen (IHK). Kalau cabai, beras, minyak naik 10 persen, inflasi Kalsel bisa nambah 1.5-2 persen . Upah minimum regional (UMR) & gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) pun naiknya tidak secepat itu, jadi daya beli turun.
Pertumbuhan melambat, yaitu rumah tangga Kalsel belanjakan 45-50 persen pendapatannya untuk makanan. Kalau harga naik, uang yang tadinya untuk membeli handphone (HP), servis motor, atau sekolah dialihkan ke Sembako. Konsumsi rumah tangga sama dengan 60 persen PDB, jadi ekonomi melambat.
Kemudian neraca dagang tekanan yaitu Kalsel ekspor batu bara dan crude palm oil (CPO) pakai dolar, impor pangan pakai dolar juga. Kalau harga ekspor turun tapi impor naik, pendapatan daerah dari bagi hasil dan pajak bisa jebol.
Lanjut Syahrial, wajib diwaspadai volatilitas harga pangan yaitu harga cabai, bawang, beras, dan sembako bisa naik-turun tajam 2-3 kali lipat dalam sebulan. Jangan panik borong, tapi catat harga normal di pasar terdekat.
Biaya tak terduga naik yaitu BBM dan angkutan naik serta ongkos ojek, travel, angkot ikut naik. Anggaran bensin dan transport dinaikkan 15-20 persen dari biasanya. Bunga utang yaitu BI biasanya menaikan suku bunga kalau inflasi tinggi. Kalau kita punya cicilan kredit usaha rakyat (KUR) atau kredit yang lain, maka angsuran bisa naik.
“Harus lebih berhemat? Iya, tapi hemat cerdas, bukan pelit ekstrem. Prioritaskan 50 persen gaji untuk kebutuhan pokok dan tabungan darurat untuk 3-6 bulan,” saran Syahrial.
Kurangi belanja impulsif dan cicilan konsumtif dulu. Alihkan pula ke produk substitusi lokal yaitu kalau gula mahal, pakai gula aren Kalsel. Kalau minyak mahal, kurangi gorengan. Tapi fiskal daerah bisa jaga pasokan, yaitu koordinasi dengan Bulog, BUMD Pangan. Pastikan stok beras, minyak, gula di gudang cukup untuk 2-3 bulan. Jangan sampai ada kelangkaan buatan.
Perkuat produksi lokal, yaitu Kalsel punya lahan rawa lebak dan sawit. Bantu petani padi, cabai, sayur lewat benih gratis dam pompa air. Kurangi ketergantungan impor. Subsidi tepat sasaran, yaitu bukan subsidi harga umum, tapi bantuan langsung: Bantuan Langsung Tunai (BLT) pangan, bantuan sembako untuk keluarga miskin dan rentan. Pakai data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) biar nggak salah sasaran.
Stabilkan distribusi yaitu razia penimbun, pastikan distribusi lancar ke pasar pedalaman. Ongkos angkut di Kalsel tinggi karena jalan dan sungai, jadi subsidi angkut bisa dipertimbangkan. Bagaimana dengan operasi pasar murah (OPM)? Menurut Syahrial tidak cukup kalau berdiri sendiri. Kondisi ini bisa 6-12 bulan ke depan karena Federal Reserve System (Fed) dan konflik global belum selesai. Jadi hemat antisipasi lebih aman daripada kaget nanti.
Pemprov, Pemkab/Kota di Kalsel tidak bisa cuma diam, karena moneter sama dengan wewenang BI pusat. OPM itu analoginya seperti obat penurun panas. Efeknya cepat yaitu harga turun 2-3 minggu, masyarakat senang. Tapi ada tiga kelemahannya.
Kelemahan pertama, sifatnya temporer yaitu kalau stok OPM habis, harga balik naik lagi. Tidak menyelesaikan masalah kurs dolar dan biaya produksi. Kedua, beban APBD yaitu Pemda harus beli terlebih dahulu barangnya. Kalau dilakukan terus, APBD jebol.
Ketiga, distorsi pasar, yaitu pedagang kecil bisa mati, karena tidak bisa lawan harga OPM. Akhirnya pasokan jangka panjang terganggu. Solusi yang lengkap harus tiga lapis, yaitu jangka pendek 1-3 bulan operasi pasar dam sidak penimbun untuk redam gejolak. Jangka menengah 6-12 bulan memperkuat produksi lokal dam subsidi input petani serta stabilkan logistik. Ini PR utama Pemda Kalsel. (Red*).
