BULUNGAN– Perkembangan teknologi digital mendorong perubahan besar dalam tata kelola pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Penerapan digitalisasi bukan hanya sekadar modernisasi, tetapi juga upaya strategis untuk menciptakan Smart Finance Government yang transparan, efisien, dan akuntabel.
Dalam era digital, pengelolaan keuangan daerah membutuhkan sistem yang terintegrasi, cepat, serta mampu memberikan data dan informasi keuangan secara real-time. Oleh karena itu, penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah: Menuju Smart Finance Government menjadi penting untuk membekali aparatur pemerintah daerah dengan pemahaman dan keterampilan yang relevan.
Tujuan Bimtek Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah tentuk untuk meningkatkan kompetensi aparatur dalam pengelolaan keuangan berbasis digital. Mendorong percepatan transformasi keuangan daerah menuju Smart Finance Government. Mengurangi risiko penyimpangan anggaran melalui transparansi digital. Dan membantu pemerintah daerah mewujudkan tata kelola keuangan yang modern, akuntabel, dan efisien.
Bupati Bulungan Syarwani. S.Pd,.M.Si dalam sambutnya mengapresiasi peran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) yang menginisiasi kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) pengelolaan keuangan digital dan meluncurkan Agen BULAN (Bulungan Akuntabilitas Non Tunai) serta bekerjasama dengan berbagai mitra strategis seperti Bank Indonesia, OJK, Bankaltimtara, BPKP dan Inspektorat, di Ruang Tenguyun Lantai II Kantor Bupati pada Senin (17/11).
Bupati berharap, melalui bimtek para peserta dapat memperoleh pemahaman mendalam mengenai tata kelola transaksi non tunai, sistem perbankan digital serta mekanisme pengawasan dan pelaporan keuangan yang modern. Dimana Agen BULAN meliputi para bendahara sub unit pengola dana Non-Rekening Kas Umum Daerah (Non-RKUD) yang menjadi pelopor penerapan transaksi non tunai di satuan pendidikan dan fasilitas kesehatan daerah.
”Peluncuran program BULAN ini tidak hanya menjadi simbol inovasi tapi diharapkan menjadi motor penggerak perubahan menuju pemerintahan daerah yang berbasis data dan teknologi,” ujarnya. Bupati juga berharap ke depannya transaksi non tunai terus diperluas di Bulungan.
“Misalnya digitalisasi dalam pembayaran tiket speedboat di Pelabuhan Kayan 2, rekam medik digital dan seterusnya. Saya juga berharap aplikasi yang ada bisa diintegrasikan agar menjadi satu kesatuan yang nantinya memudahkan teman teman operator di satuan kinerja masing masing,” pesan Bupati.
Diketahui, Kabupaten Bulungan memiliki 408 sub unit pengelola dana Non-RKUD terdiri 1 rumah sakit, 12 puskesmas, 182 PAUD/TK/KB, 144 SD dan 69 SMP baik negeri maupun swasta. Sebanyak 91 persen atau 365 sub unit telah melaksanakan transaksi non tunai melalui Aplikasi Transaksi Keuangan Pemerintah (ATKP) milik Bankkaltimtara.
Namun proses validasi saldo dana Non-RKUD yang mencakup dana BOS, BOP PAUD, BOK serta pendapatan BLUD masih dilakukan secara manual. Kemudian masih terdapat pelaku usaha lokal mitra sekolah dan puskesmas di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) yang belum memiliki rekening Bankkaltimtara sehingga proses pembayaran masih dilakukan melalui mekanisme kliring antar bank atau atau pemindahbukuan manual di kecamatan/kota terdekat. Hal ini berdampak pada efisiensi waktu dan menimbulkan biaya tambahan transaksi.
Melalui peluncuran Agen BULAN, diharapkan semakin mempercepat digitalisasi keuangan daerah, memperluas pembukaan rekening bagi pelaku usaha lokal mitra pemerintah daerah terutama di wilayah perdesaan dan 3T serta memperkuat akurasi penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). (*)
