TANJUNG REDEB, BERAU (SB) – Dewan Pewakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangkat Hari Jadi Kabupaten Berau Ke- 73 dan Kota Tanjung Redeb Ke-216 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Berau, Senin (14/9/2026).
Hadir dalam rapat tersebut Bupati Berau Hj. Sri Juniarsih Mas bersama Wakil Bupati H. Gamalis, Dalam sambutannya, Bupati Sri Juniarsih Mas mengatakan, peringatan hari jadi menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan pembangunan sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan Berau yang maju, unggul, berkelanjutan, makmur, dan sejahtera.
Bupati juga menyoroti kondisi kemarau panjang yang meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Berdasarkan data per 29 Agustus 2026, hotspot di Berau sempat mencapai 779 titik, sebelum turun menjadi 50 titik berdasarkan data BMKG Kaltim periode 9 September 2026.
Meski terjadi penurunan signifikan, penanganan karhutla terus dilakukan melalui kolaborasi antara Pemkab Berau, BPBD, Damkar, TNI, Polri, Manggala Agni, pihak swasta, dan unsur terkait lainnya.
Bupati mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan, menjaga kesehatan dengan menggunakan masker, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api.
Memasuki usia ke-73, pembangunan daerah terus diarahkan sesuai visi pembangunan 2025–2030, yakni “Mewujudkan Berau yang Maju, Unggul, Berkelanjutan, Makmur, dan Sejahtera.”
Fokus pembangunan meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, pemerataan pembangunan, penguatan tata kelola pemerintahan, serta pengembangan ekonomi kreatif, pariwisata, dan UMKM.
Di sektor ekonomi, realisasi investasi Berau pada 2025 mencapai Rp8,76 triliun atau 194,71 persen dari target Rp4,5 triliun. Capaian tersebut menempatkan Berau di peringkat pertama di Kalimantan Timur berdasarkan persentase realisasi investasi. Sementara itu, hingga triwulan I dan II 2026, realisasi investasi telah mencapai Rp3,6 triliun dari target Rp8 triliun.
Pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal juga terus diperkuat. Komoditas kakao Berau telah menembus pasar internasional, sementara sektor pertanian dan perikanan terus dikembangkan.
Hingga Agustus 2026, luas tanam padi mencapai 2.711,2 hektare dengan produksi 7.862,48 ton. Produksi jagung mencapai 3.851 ton, sedangkan sektor perikanan menghasilkan sekitar 35.000 ton per tahun.
Di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, pemerintah daerah mendorong diversifikasi ekonomi melalui pengembangan Batik Derawan Maratua serta pariwisata berbasis konservasi.
Pembangunan infrastruktur juga terus diarahkan untuk membuka akses dan memperkuat konektivitas wilayah pedalaman dan pesisir, termasuk pembangunan jembatan dan dermaga di sejumlah kecamatan.
Rangkaian peringatan hari jadi turut diwarnai prosesi pemotongan Puncak Rasul oleh Bupati Berau Hj. Sri Juniarsih Mas bersama Wakil Bupati H. Gamalis dan Ketua DPRD Kabupaten Berau Dedy Okto Nooryanto.
Potongan Puncak Rasul tersebut kemudian diserahkan kepada perwakilan Kesultanan Gunung Tabur dan Kesultanan Sambaliung, para Bupati Berau terdahulu, unsur Forkopimda, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, serta anggota DPRD Kabupaten Berau yang hadir.
Prosesi tersebut menjadi salah satu simbol penghormatan terhadap sejarah dan para pendahulu daerah. Tradisi ini sekaligus mencerminkan eratnya hubungan antara pemerintah daerah, lembaga legislatif, kesultanan, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen daerah dalam menjaga serta melestarikan warisan budaya Berau.
Menutup sambutannya, Bupati mengajak DPRD, Forkopimda, tokoh masyarakat, pemuka adat, pemuka agama, dan seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan serta kondusivitas daerah.
“Marilah kita tingkatkan kualitas kinerja dan prestasi, mengedepankan empati dan kepedulian, serta partisipasi masyarakat dalam setiap kebijakan yang kita laksanakan,” ujar Sri Juniarsih.
Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan membutuhkan sinergi seluruh pihak. Karena itu, momentum Hari Jadi ke-73 Kabupaten Berau dan HUT ke-216 Kota Tanjung Redeb diharapkan menjadi semangat untuk terus bergerak bersama, memperkuat ekonomi lokal, dan memastikan pembangunan berjalan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. (*)
