BULUNGAN – Setelah melalui pembahasan Badan Anggaran DPRD dan TAPD, Bupati Bulungan bersama DPRD resmi menandatangani nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 di Gedung Dau Adil DPRD Bulungan, (20/10/2025).
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 ini menjadi landasan awal penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang mencermikan arah kebijakan pembangunan, prioritas program serta kerangka pendanaan daerah.
Acara tersebut di tuangkan dalam rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan (DPRD) yaitu Paripurna Ke- 4 Masa Persidangan III Tahun 2025 dengan agenda Penandatangan Berita Acara Kesepakaan Bersama KUA-PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaen Bulungan Tahun Anggaran 2025.
Rapat paripurna di hadiri langsung oleh Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd. M.S.i dan acara di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Bulungan H. Riyanto, S. Sos didamping wakilnya H. Dwi Sugianto dan Tasa Gung. Beserta Anggota DPRD dan Kepala OPD serta tamu undangan.
Bupati Bulungan Syarwani. S. Pd. M.Si menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD atas kerja keras dan komitmen dalam proses pembahasan yang dilakukan secara maraton bersama tim anggaran pemerintah daerah.
“Terimakasih atas kerja keras pimpinan dan anggota DPRD yang telah bekerja tanpa kenal lelah hingga tercapai kesepakatan bersama atas KUA-PPAS 2026,” ujar Syarwani.
Bupati menjelaskan, tahun anggaran 2026 menjadi momentum penting mewujudkan visi Kabupaten Bulungan yang Berdaulat dan Unggul melalui Pembangunan Hijau yang Berkelanjutan. Maka arah kebijakan KUA-PPAS fokus pada peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
Lalu penguatan ekonomi lokal dan ketahanan pangan dengan mendorong sektor pertanian, UMKM dan koperasi. Peningkatan infrastruktur dasar dan konektifitas antar wilayah untuk mempercepat pemerataan pembangunan. Serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.
Disadari, keterbatasan fiscal daerah menuntut Pemkab lebih cermat dan bijaksana dalam menentukan skala prioritas pembangunan. Maka kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD sangat krusial agar setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Bulungan.
“Setelah kesepakatan KUA-PPAS ini ditandatangani, langkah berikutnya adalah penyusunan dan penyampaian rancangan APBD tahun anggaran 2026 untuk dibahas dan disetujui bersama,” ujar Bupati. @
