BULUNGAN – Selama kepentingan individu dan kepentingan kolektif masyarakat dipenuhi, tidak ada alasan bagi masyarakat untuk melakukan penolakan dalam sebuah kegiatan pembangunan infrastruktur.
Demikian ditegaskan oleh Ketua DPRD Bulungan H. Riyanto. S.Sos, saat melaksanakan peninjauan lokasi permukiman warga di Desa Tanah Kuning yang berada dalam kawasan PT. Indonesia Strategis Industri (ISI). (4/6).
Kegiatan ini dihadri juga Wakil Bupati Bulungan Kilat, A. Md serta didampingi oleh sejumlah Kepala OPD terkait. Dan Peninjauan ini difokuskan pada aspirasi dan tuntutan masyarakat mengenai perluasan lahan pemukiman yang dinilai mendesak seiring dengan perkembangan kawasan industri di wilayah tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, para pimpinan daerah mendengarkan langsung keluhan warga dan meninjau lokasi yang diusulkan untuk perluasan.
Lebih lanjut Riyanto mencontohkan aktivitas masyarakat dalam mencari nafkah, menyekolahkan anak, sebagai kepentingan individu yang mestinya dipertimbangkan keberlanjutannya manakala pemerintah berencana melakukan pemindahan/relokasi penduduk yang terkena proyek infrastruktur.
Selain itu, kepentingan kolektif dari warga juga perlu diakomodasi untuk mereduksi penolakan masyarakat terhadap rencana pemerintah.
Ketua DPRD menegaskan bahwa pemerintah daerah akan memperjuangkan hak masyarakat agar tidak terpinggirkan dalam proses pembangunan, serta akan mengupayakan solusi terbaik dengan tetap memperhatikan aspek regulasi, sosial, dan lingkungan secara menyeluruh dan berkeadilan. (red)
